Bahtra Wakil Ketua Komisi II DPR-RI. Foto (Istimewa)
Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai bahwa usulan agar pilkada dilakukan secara tidak langsung seperti kepala daerah ditunjuk oleh pusat atau dipilih DPRD sebagai akumulasi dari kegelisahan publik terhadap sistem pemilu di tanah air.
"Itu semua akumulasi dari kegelisahan, baik itu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, maupun para elit-elit partai politik," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikannya merespons usulan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD.
Bahtra menyebut bahkan usulan agar pilkada ke depan dilakukan melalui DPRD pernah dilontarkan pula oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra saat acara HUT Ke-60 Partai Golkar, Jawa Barat, 12 Desember 2024.
"Sebetulnya sih ini bukan sesuatu ide yang baru ya karena Ketua Umum kami, sekaligus Presiden Prabowo pada pidato di acara Partai Golkar, kalau saya tidak salah tujuh bulan yang lalu juga menyampaikan hal yang serupa," ujarnya.
Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.
"Mereka kan pilkadanya tidak langsung dan mereka juga sukses melakukan gelaran pemilu itu sendiri, walaupun tidak dilaksanakan secara langsung dipilih oleh masyarakat," ucapnya.
Untuk itu, dia mengatakan pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam dan menampung aspirasi dari berbagai pihak terkait desain pemilu di tanah air agar dapat terselenggara dengan baik, berkualitas, efektif, dan efisien.
"Dari sisi biaya misalnya, dari sisi waktu misalnya. Itu semua kegelisahannya," tuturnya.
